Hanya Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir

Pengadaan.GalihGumelar.com - Di dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke 4 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah membuat beberapa perubahan yang cukup signifikan yang bertujuan untuk percepatan dan kemudahan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Salah satu poin penting pada Perpres ini adalah Pasal I angka 3 yang mengubah ketentuan Pasal 19 Ayat (1) huruf l yang sebelumnya bertuliskan:

“sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.”

berubah menjadi:

“memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.”

Hal ini berarti ketentuan perpajakan yang tercantum dalam dokumen pengadaan maupun persyaratan yang tertulis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) tidak boleh lagi mempersyaratkan laporan bulanan pajak 3 bulan terakhir.

Dengan dihapuskannya persyaratan ini, maka kebingungan mengenai pasal-pasal perpajakan dapat dihindari. Apalagi ke depannya akan dikembangkan Informasi Kinerja Penyedia yang akan menilai kinerja seluruh penyedia berbasis elektronik, sehingga dokumen kualifikasi tidak perlukan lagi dalam pengadaan barang/jasa.

Pembaca Perlu diketahui, Perpres ini berlaku sejak ditetapkan, yaitu tanggal 16 Januari 2015, sehingga diharapkan seluruh Pokja untuk menyesuaikan dokumen pengadaan yang saat ini sedang disusun atau yang akan dilaksanakan pada tahun ini.

Sumber : Berbagai Sumber