- pasar pengadaan yang tidak terbuka (terfragmen, hanya sebagian kecil pelaku usaha yang mendapat akses pada pasar pengadaan, arisan tender sampai pada dominasi pelaku usaha atau kelompok usaha pada pasar pengadaan dan premanisme);
- kurangnya kapasitas manajemen pengadaan oleh instansi pemerintah dari aspek pengorganisasian maupun jumlah dan kompetensi personelnya; dan
- bad governance (tidak transparan dan tidak akuntabel, penyalagunaan wewenang untuk kepentingan tertentu sampai tindak pidana korupsi).
Saat ini lembaga yang khusus untuk mengawal dan memimpin pembenahan di bidang pengadaan sudah berdiri dengan Perpres 106 tahun 2007 (LKPP). Diharapkan, LKPP akan membangun dan melengkapi personil dalam proses pengadaan dengan berbagai alat dan kelengkapan yang dapat membantu pengelola pengadaan melaksanakan pengadaan dengan lebih mudah dan mencapai tujuannya.
Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, e-procurement dapat menjadi solusi strategis sebagai salah satu alat (tools) untuk melengkapi pengelola pengadaan bekerja lebih mudah.
Lebih dari pada itu, dalam pengadaan barang/jasa publik, e-procurement menjadi solusi strategis karena kita dapat membangun satu pasar pengadaan dari Sabang sampai Merauke secara lebih efektif. Seluruh pelaku usaha dan seluruh pembeli (panitia pengadaan) akan bertemu di satu pasar yang sama, yang terbuka (aksesibel), bersaing secara fair, dan transparan. Tidak boleh ada satu pengusahapun yang tidak memiliki akses pada pasar.
Jadi, perspektif memandang e-procurement harus bukan semata-mata merupakan alat yang membantu pengelola pengadaan, tetapi harus melihat e-procurement sebagai alat yang akan mendorong efisiensi belanja nasional dan meningkatkan daya saing usaha nasional melalui penciptaan satu pasar pengadaan yang terbuka dan bersaing secara fair.
Disinilah letak perbedaan yang mendasar antara strategi membangun e-procurement di sektor privat (koorporasi) dengan sektor publik.
Dengan persepktif seperti ini, Dewan TIK Nasional telah memutuskan bahwa hanya akan bangun 1 (satu) sistem pengadaan secara elektronik. Pengalaman dari disatukannya pasar modal Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta mendorong kebijakan perlunya 1 (satu) pasar e-proc.
Dengan memahami kebijakan Dewan TIK Nasional serta esensi pasar pengadaan publik, maka menjadi tidak layak dan tidak perlu setiap instansi membangun sendiri kesisteman e-procurement.
Dari seluruh komponen sistem e-procurement sektor publik, terdapat komponen yang perlu diperankan oleh setiap instansi, tetapi juga terdapat komponen yang perlu diperankan secara bersama-sama oleh seluruh stakeholder ataupun hanya diperankan oleh LKPP.
Membangun komitmen bersama di lingkungan kerja pengadaan perlu dilakukan oleh seluruh stakeholder. Sistem yang sudah terbangun akan mangkrak bila tidak terbangun keinginan untuk melaksanakan pengadaan secara lebih baik. Tidak adanya komitmen di instansi akan menyebabkan tidak terbangunnya sistem e-proc di instansi ybs. Komitmen ini tidak selalu harus dimulai dari atas. Seluruh stakeholder dapat berperan memulainya dari lingkungannya untuk kemudian mendorongkan tumbuhnya komitmen kepada sekelilingnya. Ada beberapa contoh komitmen yang didorong dari bawah.
Mempersiapkan SDM dalam meng operasikan sistem e-procurement perlu diperankan oleh semua komponen masyarakat (instansi, LSM, perguruan tinggi, dan organisasi-organisasi dunia usaha). Semua sekolah-sekolah di bidang IT harus dan dapat menjadi garda terdepan untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan penggunaan sistem e-procurement.
Masih banyak rumusan strategi implementasi yang perlu didiskusikan berkaitan dengan komponen-komponen lain seperti penyediaan hardware, software, jaringan, konsultasi, regulasi, operasionalisasi, pengorganisasian, pelayanan kepada pengguna, bimbingan teknis dsb.
0 Komentar